Sekda Saipul Hadiri Desiminasi MCP Tahun 2021 di Provinsi Lampung

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :22 April 2021 | Sudah Dilihat : 150 Kali Dilihat

Bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul, S.Sos., M.IP Bersama Inspektur Daerah, Dra. Yuliawati, M.M, Kepala Bappeda, Drs.Rudi Joko Kurnianto, S.H. dan Admin MCP Kabupaten Way Kanan, Menghadiri Acara Diseminasi Monitoring Centre For Prevention (MCP) Tahun 2021, Kamis (22/04/2021)

Pada Kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa Sikap antikorupsi harus mendarah daging bagi tiap pejabat di Lampung. Tanpa integritas yang tinggi, celah korupsi bakal tetap dicari pejabat nakal meski sistem pencegahan telah baik

KPK meminta para pejabat tidak meremehkan integritas antirasuah. Integritas merupakan kualitas yang harus dimiliki pejabat daerah.

 "KPK berharap upaya-upaya yang dilakukan ke depan lebih dari sekedar meningkatkan angka MCP (monitoring centre for prevention)," tegas Wakil Ketua KPK.

“Seperti apapun sistem dibangun, apabila perilaku dan nilai-nilai integritas tidak tertanam pada pribadi, akan sulit memberantas korupsi. KPK berharap upaya-upaya yang dilakukan ke depan lebih dari sekedar meningkatkan angka MCP,” Lanjut Nawawi.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi Pemprov Lampung telah melaksanakan berbagai aktifitas bekerja sama dengan berbagai pihak. Menurutnya, Pemprov Lampung terus berkomitmen dalam berbagai upaya Pencegahan korupsi di wilayah Lampung

“Pembangunan sistem antikorupsi yang komprehensif menjadi suatu yang penting untuk keberlangsungan suatu daerah. Antikorupsi jangan hanya menjadi slogan semata, harus disinergikan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Pemangku kepentingan juga memiliki andil dalam pendidikan antikorupsi," Ucap Arinal.

Diketahui pada acara tersebut juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan 1.134 sertifikat tanah ke Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dan ke PLN

Rinciannya sebanyak 677 sertifikat tanah pemda se-provinsi Lampung dengan total luas 4.241.552 meter persegi senilai total Rp236,2 miliar.

Lalu sebanyak 457 sertifikat dengan total luas 158.714 meter persegi dengan total nilai Rp94,8 miliar milik PT PLN

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang menyaksikan langsung penyerahan sertifikasi tersebut menyampaikan pentingnya sinergi para pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan aset untuk mencegah praktik koruptif dan mendorong optimalisasi pemanfaatan aset untuk penerimaan negara.

“Kaitannya dengan aset, memerlukan sinergi dalam pengelolaannya antar pemda dan BPN. KPK melihat ada ruang lahirnya perilaku koruptif dalam pengelolaan aset yang tidak optimal. Di samping itu juga, upaya untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara atau daerah dari pengelolaan aset yang baik,” kata Nawawi

 Penulis : Deny Kesuma

Komentar