Bupati Adipati Hadiri Rakor Pilkada Bersih dan Pencegahan Korupsi Bersama KPK di Provinsi Lampung

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :06 Agustus 2020 | Sudah Dilihat : 416 Kali Dilihat

Bertempat di Ruang Rapat Pusiban Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Bupati Way Kanan, H. Raden Adipati Surya S.H., M.M Bersama Ketua DPRD Way Kanan, Nikman Karim S.H dan Inspektur Daerah, Dra. Yuliawati, M.M. Menghadiri Rapat Koordinasi Pilkada Bersih dan Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI, Kamis (06/08/2020)

Rapat Tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI, Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si yang juga dihadiri oleh  Gubernur Lampung Ir Arinal Djunaidi, Wagub Lampung Ibu Chusnunia Chalim, Kapolda Lampung Irjen Pol.Drs Purwadi Arianto, Ketua DPRD Provinsi Lampung Bpk Mingrum Gumay, Kajati Lampung, Ketua KPU Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung, Ketua DPRD Kab/Kota Se Provinsi Lampung, Ketua KPU/Bawaslu Se Provinsi Lampung dan Kakanwil BPN Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Gubernur Lampung menyampaikan Dalam pencegahan korupsi ini sangat di dibutuhkan , komitmen dari semua pihak, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus di cegah dan di berantas, dalam pencegahan korupsi yg paling utama adalah membangun sumberdaya manusia, karena mustahil pencegahan korupsi dapat berhasil kalau sumberdaya manusia tidak di bangun.

“Dukungan dari masyarakat dan peran serta aparatur untuk membangkitkan semangat masyarakat, sehingga program pencegahan korupsi dapat berjalan dengan lancar, upaya untuk pencegahan korupsi di provinsi Lampung telah dilakukan dengan di keluarkan peraturan – peraturan gubernur, sehingga Provinsi Lampung mendapat predikat WTP selama 6 tahun berturut turut ” Ucap Gubernur Arinal.

Ketua KPK RI Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si, menyampaikan  Dalam penanganan Covid 19 ini kita semua mengalami tidak dalam keberuntungan, karena dampak ini sangat besar pada kesehatan dan perekonomian , Ini menjadi tugas berat bagi Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPR.karena selama masa kampanye janji janji untuk memajukan daerahnya terhambat karena pademi Covid 19.

”KPK berkomitmen untuk mencegah agar tidak ada korupsi, Kpk berkordinasi dengan instasi – intasi terkait, KPK Melakukan monitoring dalam pelaksanaan program pemerintah, Kpk Melakukan supervisi terhadap korupsi di daerah, Korupsi ini di lakukan bukan karena miskin tetapi karena, desakan, kesempatan, kebutuhan dan sistim” Jelas Ketua KPK RI

Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si juga menyampaikan bahwa KPK akan bertindak sangat keras apabila ditemukan pelanggaran korupsi pada masa pandemi COVID-19, karena Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan, serta Korupsi juga merupakan kejahatan hak azasi manusia

Penulis : Deny Kesuma 
Foto : Nurdin

 

Komentar