Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP menghadiri Rapat Koordinasi Pengedalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual di Ruan Rapat Sekda setempat, Rabu (08/02/2023) bersama unsur Kodim 0427/Way Kanan, Polres Way Kanan, Kejaksaan Negeri Way Kanan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Ir. Kusarwono.

Dari informasi yang dihimpun www.waykanankab.go.id, Mendagri Tito Karnavian meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam menjaga tingkat keterisian penumpang (load factor) pada sektor layanan penerbangan. Dimana upaya tersebut dilakukan untuk menekan inflasi yang disebabkan tingginya harga avtur sehingga membuat tiket penerbangan menjadi mahal.

Load Factor tersebut menjamin dan menentukan Break Event Point (BEP) agar operator atau maskapai tidak rugi. Untuk itu, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar daerah-daerah yang memiliki Bandara Pesawatnya dapat beroperasi. Karena jika Bandara beroperasi, yang diuntungkan tidak hanya maskapai, tetapi juga Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dimana masyarakat tidak diberatkan karena (angkutan udara) berdampak kepada inflasi penyumbang nomor satu (sebesar) 1,81 persen.

Disampaikan pula oleh Mendagri, bahwa Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan SDM, dan Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya intervensi terkait dengan kenaikan harga avtur tersebut. Tidak hanya soal harga, tetapi juga terkait penyediaan spare part Pesawat dan relaksasi pajak. Juga kalibrasi stimulus penerbangan. Diantaranya adalah relaksasi pejabk untuk operator. hal tersebut yang sedang dilakukan, permasalahan yang sedang dilakukan di tingkat pusat oleh Kementerian Perhubungan.

Pada kesempatah yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni menegaskan bahwa biaya operasional pesawat yang paling tinggi untuk pesawat adalah penggunaan avtur. Karena, jika tingkat keterisian kursi penumpang rendah, maka akan menyebabkan mahalnya harga tiket. Hal tersebut menyebabkan Maskapai akan menaikkan harga mendekati tariff batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dikatakan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, jika dalam satu rute angka load factor kurang dari 65 persen, dipastikan harga tikat akan lebih mahal. Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa Gubernur dan Bupati untuk membantu keterisian penumpang dalam satu pesawat di satu rute.

Hadir juga pada rakor tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,  Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik, Bagan Kerjasama, Bagian Perekonomian dan Bagian SDA Setdakab.

Penulis : Fitria Wulandari

Foto : Jaka / Dok. Pim Way Kanan