Sekda Saipul Ikuti Rakoor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023
Sekretaris
Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP bersama Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik,
Bagian SDM dan Bagian Perekonomian Setdakab mengikuti Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (09/01/2023) secara hybrid di Ruang Rapat
Sekdakab.
Mendagri Tito
Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepemimpinan Kepala Daerah dalam
mengatur program dan anggaran dinilai sangat penting dalam pengendalian
inflasi. Karena jika pengaturan program dan anggaran jaraknya terlalu jauh
antara pendapatan dengan belanja, artinya kurang mampu memanage dengan baik.
Mendagri juga
memaparkan realisasi pendapatan daerah sampai akhir Tahun 2022 yang mencapai
96,06 persen, serta mengapresiasi 10 daerah dengan realisasi pendapatan tinggi
di atas 100 persen. Realisasi belanja rata-rata Pemerintah daerah mendapai
86,38 persen. Disisi lain, dalam rincian Mendagri terdapat 19 Pemerintah Daerah
yang telah 100 persen memberikan Laporan Harian Pelaksanaan 9 Langkah
Pengendalian Inflasi Daerah, serta terdapat pula 9 Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan pelaporan sama sekali.
Mendagri pada
kesempatan tersebut juga menekankan agar Kepala Daerah beserta stakeholder
terkait tak bosan-bosan berupaya mengendalian inflasi, karena menyangkut
kehidupan rakyat. Dikatakan bahwa di grassroot
itu yang paling utama adalah harga pangan, barang jasa kebutuhan primer. Dilihat
dari berbagai survey kepuasan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
selalu yang dinomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa itu selalu
nomor satu. Untuk itu, harus benar-benar kerjakan dengan konsisten demi rakyat.
Penulis : Fitria Wulandari
Foto : Dicy / Dok. Pim Way Kanan