Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, Bagian SDM dan Bagian Perekonomian Setdakab mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (09/01/2023) secara hybrid di Ruang Rapat Sekdakab.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepemimpinan Kepala Daerah dalam mengatur program dan anggaran dinilai sangat penting dalam pengendalian inflasi. Karena jika pengaturan program dan anggaran jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja, artinya kurang mampu memanage dengan baik.

Mendagri juga memaparkan realisasi pendapatan daerah sampai akhir Tahun 2022 yang mencapai 96,06 persen, serta mengapresiasi 10 daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen. Realisasi belanja rata-rata Pemerintah daerah mendapai 86,38 persen. Disisi lain, dalam rincian Mendagri terdapat 19 Pemerintah Daerah yang telah 100 persen memberikan Laporan Harian Pelaksanaan 9 Langkah Pengendalian Inflasi Daerah, serta terdapat pula 9 Pemerintah Daerah yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.

Mendagri pada kesempatan tersebut juga menekankan agar Kepala Daerah beserta stakeholder terkait tak bosan-bosan berupaya mengendalian inflasi, karena menyangkut kehidupan rakyat. Dikatakan bahwa di grassroot itu yang paling utama adalah harga pangan, barang jasa kebutuhan primer. Dilihat dari berbagai survey kepuasan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah selalu yang dinomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa itu selalu nomor satu. Untuk itu, harus benar-benar kerjakan dengan konsisten demi rakyat.

Penulis : Fitria Wulandari

Foto : Dicy / Dok. Pim Way Kanan