BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Kabupaten Way Kanan



peningkatan kapasitas kelembagaan pengurus koperasi menurut uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan

Diposting oleh admin BKDD way Kanan, Tgl 20 Juni 2014 & wkt 08:13:56 & dibaca Sebanyak 1626 Kali

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGURUS KOPERASI MENURUT UU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Oleh : Sarippudin, SE, MSE

Widyaiswara Muda BKDD Kabupaten Way Kanan

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membawa berbagai perubahan. Kalau selama ini Koperasi dijalankan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dengan adanya UU yang baru beberapa perbedaan kelembagaan koperasi memerlukan penyesuaian.

Untuk melakukan penyesuaian tersebut diperlukan terlebih dahulu pengetahuan yang memadai terhadap isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Guna memberikan pengetahuan perlu upaya-upaya, diantaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan.

 

SUBSTANSI KELEMBAGAAN KOPERASI MENURUT UU NOMOR 17 TAHUN 2012

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 membawa perubahan pada kelembagaan koperasi.

Bahkan dalam hal definisinya pun ada perbedaan. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara UU yang baru mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya  sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Pasal 1).

Setelah definisi, pemakaian nama koperasi juga diatur. Koperasi baru dilarang memakai nama yang telah digunakan koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota, bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, sama aau mirip dengan nama lembaga ewnegara/lembaga pemerintah/ lembaga internasional kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan (Pasal 17).

Dalam UU ini juga, Pengawas koperasi mempunyai kewenangan memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 50). Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, kewenangan ini tidak diberikan.

Terdapat juga istilah Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Sebelumnya dikenal istilah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. SMK yang dapat diartikan mengganti Simpanan Wajib diatur secara luas dalam UU ini (Pasal 66 – Pasal 73).

Perubahan terdapat juga pada istilah SHU.  Kalau dulu disebut Selisih Hasil Usaha, dengan UU yang baru menjadi Selisih Hasil Usaha. Selisih Hasil Usaha ini dibagi menjadi Surplus Hasil Usaha (jika Koperasi mendapatkan keuntungan) dan Defisit Hasil Usaha (Koperasi merugi) (Pasal 78 – Pasal 80).

Penjenisan Koperasi juga diatur dalam empat jenis, yaitu Koperasi Konsumen, Produsen, Jasa dan Simpan Pinjam (Pasal 83). Untuk Koperasi Simpan Pinjam diatur lebih khusus, terkait izin, penghimpunan dan pelayanan (Pasal 88 – Pasal 95).

 

DIKLAT KELEMBAGAAN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI

Peserta

Merupakan pengurus koperasi, apakah itu sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara. Karena UU Nomor 17 Tahun 2012 ini relatif baru, maka pengurus koperasi dari koperasi mana saja, tidak ada pengecualian tahun berdirinya koperasi, dapat menjadi peserta diklat kelembagaan koperasi ini.

 

Mata Diklat

Semua aspek kelembagaan koperasi seyogyanya tercakup dalam diklat teknis kelembagaan koperasi. Kelembagaan tersebut mencakup:

  1. Pengurus
  2. Pengawas
  3. Keanggotaan
  4. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi

 

Metode Pembelajaran

Pembelajaran dapat dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab.

 

PENUTUP

Adanya perubahan kelembagaan Koperasi, mengharuskan upaya agar pengurus Koperasi tersebut memahami. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan sebuah upaya agar Koperasi memahami kelembagaan menurut UU Nomor 17 Tahun 2012.

 

Sumber Pustaka:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Manajemen Pelatihan, Drs. Yayat Sudaryat, M. Hum




8gpL4


Halaman :

<-- Kembali