DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Way Kanan



asisten ii setdakab pimpin rapat tindak lanjut tower telekomunikasi di sidoarjo

Diposting oleh , Tgl 01-02-2018 & wkt 11:20:55 & dibaca Sebanyak 147 Kali

Sebagai langkah menindak lanjuti permasalahan yang terjadi masyarakat Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu terkait dengan pembangunan tower telekomunikasi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir.Kussarwono,M.T., memimpin rapat teknis internal bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jum'at (02/02/2018).

Dihadiri  dan diikuti oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, H.Bakhril,SH.,M.M., Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kusuma Anakori, SE.,M.A.P., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kompol Suwandi, P.S, Camat Blambangan Umpu, Yustian Umri Sangon, S.STP., unsur Polsek Blambangan Umpu, Kepala Kampung Sidoarjo, Daldiri, Ketua BPK Sidoarjo, Ngadimin, perwakilan PT. Era Bangun Towerindo,Amran, dan Tim Wasdal Perizinan Way Kanan.

Dalam rapat tersebut, Kussarwono mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dimasyarakat merupakan kurang tersosialisasinya tujuan dan dampak dari pembangunan tower telekomunikasi kepada masyarakat sekitar.

“Kurangnya pemahaman masyarakat ditambah dengan tidak sinkronnya pihak vendor yang mensosialisasikan pembangunan kepada masyarakatlah yang menyebabkan penolakan dimasyarakat, ditambah dengan adanya beberapa oknum provokator sehingga memicu konflik diantara masyarakat”, Ujar Kussarwono.

Sementara menurut tanggapan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kusuma Anakori mengatakan bahwa izin dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak PT.Era Bangun Towerindo masih sangat kurang, oleh karenanya pembangunan tersebut dianggap illegal atau tidak sesuai aturan yang berlaku.

“Izin yang PT.Era Bangun Towerindo kantongi baru izin lahan bukan izin pendirian, oleh karena itu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan untuk menyegel tower tersebut sudahlah benar, sampai semua prosedur dipenuhi oleh vendor dan disepakati oleh masyarakat”, ujar Kusuma Anakori.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H.Bakhril,SH.,MM mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pendirian menara harus memperhatikan kepentingan umum.

“Untuk keberlangsungan pembangunan yang akan datang, agar penyedia terlebih dahulu mengurus izin pendaftaran dan selanjutnya melakukan ekspose dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang akan ditindak lanjuti dengan rekomendasi oleh Badan/Dinas yang terkait”, Ujar Bakhril.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kompol Suwandi,P.S., menegaskan kepada pihak PT.Era Bangun Towerindo untuk memperhatikan peraturan yang ada di Kabupaten Way Kanan, terkait dengan pendirian tower telekomunikasi.

“Saya sangat mentaati peraturan yang berlaku, jika lokasi pembangunan tower tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan memenuhi prosedur yang berlaku maka bukan hanya akan kami lakukan penyegelan, tetapi bisa kami lakukan perobohan terhadap bangunan tower tersebut”, Ujar Kompol.Suwandi.

Pada kesempatan tersebut, pihak PT. Era Bangun Towerindo yang diwakili oleh Divisi Konstruksi, Amron menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kepala Kampung Sidoarjo atas kurangnya sosialisasi dan kesinkronan yang terjadi di pihaknya. Amron berjanji akan mendiskusikan persoalan ini dengan pihaknya.

“Saya atas nama PT.Era Bangun Towerindo meminta maaf atas ketidak sinkronan yang terjadi, dan akan berbicara dengan pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan ini”, Ujar Amron.

 




bKpFv


Halaman :

<-- Kembali