DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Way Kanan



pemkab way kanan rencanakan pemekaran kecamatan blambangan umpu

Diposting oleh , Tgl 11-07-2018 & wkt 08:54:25 & dibaca Sebanyak 197 Kali

Bertempat di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.I.P pimpin rapat Pelaksanaan Kegiatan pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu, Rabu (11/07/2018).

 

Didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Edi Suprianto, S.Pd.,M.M dan Camat Blambangan Umpu, Yustian Umri Sangon, S.STP, Saipul mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembentukan (pemekaran) Kecamatan Blambangan Umpu harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku serta adanya kesepakatan baik antar aparatur, tokoh-tokoh dan masyarakat, agar dalam pelaksaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

 

“Seperti rencana pemekaran Kecamatan Pakuan Ratu, pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu juga harus dilaksanakan dengan baik, penuhi segala syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta Saya juga meminta kepada Camat, para tokoh dan masyarakat untuk bersama-sama membantu dan mendukung kegiatan pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu”, Ujar Saipul pada acara yang juga diikuti oleh para Kepala Kampung, Badan Perwakilan Kampung, para tokoh serta perwakilan masyarakat.

 

Ditempat yang sama, Edi Suprianto, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Serta bertujuan untuk membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan.

 

“Adapun syarat dari pembentukan Kecamatan yaitu memiliki jumlah penduduk disetiap desa minimal 4000 jiwa / 800 KK, memiliki luas wilayah minimal 10 km persegi, memiliki jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan, usia kecamatan minimal 5 tahun serta persyaratan teknis yang meliputi kemampuan keuangan daerah dan sarana prasarana pemerintahan”, ujarnya

 

Untuk syarat teknis lainnya yang dibutuhkan, masih lanjut Edi yaitu kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nama kecamatan, lokasi ibu kota kecamatan serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

 

“Untuk memenuhi persyaratan teknis lainnya hendaknya terlebih dahulu masing-masing kampung menyepakati nama kecamatan yang dibentuk dan lokasi ibu kota kecamatan. Dalam hal kejelasan batas wilayah masing-masing kampung yang difasilitasi oleh Camat dan Bagian Tata Pemerintahan terlebih ahulu dapat menyepakati batas-batas wilayah antar kampung yang berbatasan”, lanjutnya Menjelaskan

 

Selanjutnya juga dipaparkan, untuk alur pembentukan kecamatan yaitu pemerintah kecamatan memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa di wilayah kecamatan induk maupun wilayah kecamatan yang akan dibentuk, Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kecamatan induk juga di wilayah kecamatan yang akan dibentuk masing-masing menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan kecamatan melalui pemekaran dan melalui camat berita acara hasil musyawarah dan proposal yang berisikan kelengkapan persyaratan dasar dan persyaratan teknis disampaikan kepada bupati atau wali kota.

 

“Setelah menerima berita acara, Bupati atau Wali Kota menugaskan tim kajian dari Perguruan Tinggi untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Selanjutnya tim kajian memberikan rekomendasi terhadap usulan pemekaran kecamatan kepada Bupati. Setelah semua persyaratan telah sesuai dan memenuhi maka dapat dilanjutkan dengan mambuat Raperda tentang Pembentukan Kecamatan yang setelahnya rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati atau wali kota dan DPRD kebupaten atau kota sebelumnya ditetapkan oleh Bupati atau wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan”, tutup Edi Suprianto.

 




tdgJG


Halaman :

<-- Kembali