DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Way Kanan



proteksi anggaran pemkab way kanan akan terapkan e-budgeting.

Diposting oleh , Tgl 16-04-2018 & wkt 01:32:18 & dibaca Sebanyak 171 Kali

Usai menjadi Inspektur  pada upacara mingguan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul,S.Sos.,M.I.P memimpin Rapat Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Fokus Group Discussion di ruang Kerja Kepala BKPAD setempat, Senin (16/04/2018).

Dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir.Kussarwono,MT., Inspektur Kabupaten, Dra.Gantina,S.Pt., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Drs.Ade Cahyadi,M.Si.,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Bakhril,SH., M.M, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Anang Risgiyanto,SKM.,M.Kes., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Drs.Rudi Joko Kurnianto,SH.,  unsur Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Dalam rapat tersebut dibahas tentang rencana aksi pemberantasan korupsi yaitu perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik serta jadwal dan target pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi.

  

“Untuk penerapan dan pelaksanaan hal ini perlu adanya komitmen yang disepakati secara bersama untuk pencapaian kinerja yang terintegrasi sesuai dengan harapkan. Dan harapannya setelah terciptanya komitmen bersama agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah”, Ujar Saipul.

Ditempat yang sama, Kepala BPKAD, Ade Cahyadi mamaparkan bagaimana penganggaran berbasis elektronik E-Budgeting dimana dalam aplikasi tersebut dibutuhkan Komitmen, proses, teknologi yang memadai serta Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

“Proses penyusunan anggaran menggunakan E-Budgeting yaitu dengan mengentry Rencana Kerja dan Anggaran, Pembahasan dan Pengecekan oleh TPAD, Penyampaian Raperda ke DPRD, Raperda dan RKA di bahas di Komisi DPRD, Rekomendasi DPRD di Upload, selanjutnya menindak lanjuti atas rekomendasi, kemudian raperda dan raperbup disampaikan ke Provinsi untuk di Evaluasi, yang nantinya hasil evaluasi dan tindak lanjut di upload sebagai bukti perbaikan Raperda dan Raperbup sebelum di Perdakan dan semua bukti proses di upload”, ujar Ade Cahyadi.

  

Dengan penerapan E-Budgeting, lanjut Kepala BPKAD lulusan Strata Dua Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta itu, selain kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, TPAD mempunyai otoritas mengakses aplikasi e-budgeting sesuai dengan kewenangan dan terhadap proses APBD, Kepala SKPD juga dapat mengakses sampai dengan rincian belanja pada SKPD masing-masing, dan masyarakat dapat mengakses Anggaran Kabupaten sampai dengan jenis belanja sesuai dengan amanat Permendagri 13 Tahun 2006.

“Kelebihan yang dimiliki oleh E-Budgeting yaitu proteksi anggaran serta pengawasan atas anggaran, efektif, efisien dan tepat sasaran, PAGU berdasarkan Analisa Standar Belanja, kesegaraman harga dan standar biaya, disiplin dan tepat waktu, penyimpanan dokumen secara elektronik, kejelasan penyusuan anggaran dan masyarakt dapat mengawasi proses anggaran APBD”, lanjut Kepala BPKAD, Ade Cahyadi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKAD yang pernah menjabat Sekretaris PMPTSP itu juga menjelaskan kekurangan yang dimiliki oleh Aplikasi E-Budgeting yaitu menurunkan peran badan legislative dalam proses perumusan kebijakan dan penurunan anggaran, penyusunan terhadap peraturan perundang-undangan yang terlambat terbit oleh Kementerian akan sulit dilakukan.

“Kebutuhan anggaran yang belum tercover pada KUA-PPA tidak dapat diakomodir dipertengahan penyusunan RAPBD, Keterbukaan anggaran terhadap asyarakat semakin transparan sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan stackeholder lainnya, dibutuhkan kesiapakn stackeholder atas dasar data yang disajikan serta membutuhkan tenaga ahli dalam pemeliharaan dan memproteksi aplikasi E-Budgeting”, tutup Ade Cahyadi.

  




2CZ9b


Halaman :

<-- Kembali