DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Way Kanan



surat bupati way kanan tentang pelaksanaan netralitas bagi asn pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019

Diposting oleh , Tgl 13-02-2018 & wkt 12:15:58 & dibaca Sebanyak 78 Kali

Surat Bupati Way Kanan Nomor 800/105/v.02-WK/2018

Tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Ditujukan Kepada :

1.     Staf Ahli Bupati Way Kanan

2.     Asisten I,II,III Setdakab Way Kanan

3.     Kepala Badan/Dinas/Kantor Kab. Way Kanan

4.     Inspektur Kab. Way Kanan

5.     Sekretaris DPRD Kab. Way Kanan

6.     Kepala Bagian Setdakab. Way Kanan

7.     Direktur RSUD ZA Pagar Alam

8.     Camat se-Kab. Way Kanan


Menindaklanjuti Surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, agar para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Way Kanan memperhatikan hal-hal sebagai berikut 

A.   Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2.  Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

3.  Berdasarkan Ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. “PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi hukuman sanksi hukuman disiplin.

 

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang

1.     Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara anggota Kepolisian              Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

2.   Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan        perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

3.   Berdasarkan Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Negara  Sipil Negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.


4.  Berdasarkan Pasal 71 ayat (2), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

5.  Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih 

 

6.  Berdasarkan Pasal 71 ayat (4), menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

 

A.    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

 1.Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan  perbutan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :

a.     PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon              Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

b.     PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala      Daerah.

c.     PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

d.     PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan    atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

e.   PNS silarang menggungah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal          pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal  pasangan calon Kepala Daerah  melalui media online maupun media sosial.

f.   PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan  yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

g.   PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

2.   Bedasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral.

3.  Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa atas rekomendasi majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain  dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.  Tindakan administratif sebagimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan TIM Pemeriksa.

5.  Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

6.  Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PNS selain Sekretaris Daerah, pembentukan Majelis Kode Etik dan TIM Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.

7.   Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tin Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

8. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sekretaris Daerah Provinsi, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

B.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang melanggar      ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13  sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, berupa : (i). penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (ii). penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

   a.Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan          memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-  undangan

   b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

1. Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (ii). Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii). Pembebasan dari jabatan; (iv). atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaaan sendiri sebagai PNS;

a.Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala  Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

c.  Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

 

A.    Pemantauan dan Evaluasi

1.     Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.     Terhadap pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan pengaduan.

3.     Majelis Kode Etik sebagaimana  pada angka 2 wajib mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan.

4.     Dalam hal Majelis Kode Etik memberikan rekomendasi untuk turut menjatuhkan tindakan administratif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan oleh Tim Pemeriksa pelanggaran Disiplin yang terdiri atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.     Keputusan Majelis Kode Etik bersifat Final.

6.     Terhadap PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.     Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur pengawasan diinstansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

8.     Terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagimana tersebut pada angka 7, Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

9.     Apabila rekomendasi KASN sebagimana dimaksud angka 8 tidak dilaksanakan, maka Menteri PANRB berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegwaian baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

 

B.    Penutup

1.     Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Menteri PANRBini dengan sebaik baiknya.

2.     Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, wajib :

a.     Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kerja PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.

b.     Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

c.     Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan Kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

1.     Seluruh Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh       untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

 

Kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik baiknya 

Demikian, untuk menjadi perhatian.


         BUPATI WAY KANAN,

 

 

 

RADEN ADIPATI SURYA,S.H., M.M. 

 

 




IlH0b


Halaman :

<-- Kembali