DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Way Kanan



peraturan bupati way kanan nomor 60 tahun 2017 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap disosialisasikan

Diposting oleh Dinas kominfo, Tgl 2017-09-28 & wkt 15:04 & dibaca Sebanyak 159 Kali

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali di Kabupaten Way Kanan.

Terkait dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan menerbitkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Bertempat digedung serba guna pemerintah Kabupaten Way Kanan, Kamis (28/09/2017), Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 60 Tahun 2017 tersebut disosialisasikan yang dibuka langsung Penjabat Sekretaris Daerah Saipul, S.Sos., M.IP.

Menyampaikan sambutan Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M, Saipul mengatakan Pelaksanaan program prioritas percepatan pendaftaran tanah oleh Pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen  penguasaan atau pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan, namun pembiayaannya belum diatur dalam APBN.

Untuk kelancaran kegiatan tersebut lanjutnya  diterbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Saipul mengungkapkan, keputusan bersama tiga menteri ini bertujuan untuk penyeragaman biaya sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam APBN.

Adapun kegiatan Persiapan Pendaftaran Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam APBN sambungnya yakni kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan Patok dan Materai serta operasional petugas kelurahan dan kampung.

“Besaran biaya maksimal yang diperlukan untuk kegiatan itu  sebesar Rp. 200.000,- merupakan untuk biaya yang tercamtum dalam Diktum ke VII angka ke-4 Surat Keputusan Bersama tiga menteri tersebut yang menggolongkan Provinsi Lampung pada Kategori IV bersama dengan Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan,”Jelas Saipul.

“Sehubungan dengan penarikan biaya kepada masyarakat, maka sebagai dasar hukumnya, Bupati menerbitkan Keputusan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Way Kanan. Sehingga penarikan biaya tersebut tidak dikategorikan sebagai pungutan liar sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”Terangnya.

Dari pantauan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kana , sosialisasi tersebut diikuti oleh Para Staf Ahli Bupati, Asisten, para pimpinan SKPD, Kepala Kantor Pertanahan, para Camat, Kepala Kampung dan berbagai elemen masyarakat dalam wilayah Kabupaten ini.

 

 




JqyRV


Halaman :

<-- Kembali