DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Way Kanan



surat edaran kpk tentang pedoman dan batasan gratifikasi

Diposting oleh , Tgl 27-03-2017 & wkt 07:56:41 & dibaca Sebanyak 292 Kali

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK  INDONESIA

Nomor         : B.  1341   /01-13/03 /2017                                                                                                                                 Sifat            : Segera

Lampiran     : 1 (satu) Berkas

Hal              : Pedoman dan Batasan Gratifikasi

 

Kepada Yth.

  1. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
  2. Ketua Mahkamah Agung RI
  3. Para Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI
  4. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Negara/Komisi Negara RI
  5. Jaksa Agung RI
  6. Panglima TNI
  7. Kepala Kepolisian RI
  8. Para Menteri Kabinet Kerja
  9. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
  10. Para  Gubernur/Bupati/Walikota
  11. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
  12. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural
  13. Para Direksi BUMN/BUMD

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi, kami mengimbau kepada Saudara sekaligus untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing hal-hal terkait gratifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

  1. a. Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

1)      Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Kepegawaian. Saat ini berlaku UU No. S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

2)      Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3)      Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah;

4)      Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Definisi ini antara Iain mencakup Pegawai pada BUMN/BUMD;

5)      Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi Iain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Pengertian Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat Iain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pegawai  Negeri/Penyelenggara   Negara   wajib   menolak    pemberian    gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;

Dalam hal Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti;

1)          gratifikasi tidak diterima secara langsung,

2)           tidak diketahuinya pemberi gratifikasi,

3)           penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi, dan

4)           adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karirpenerima/ada ancaman Iain,

maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK;

Laporan gratifikasi disampaikan dengan menggunakan formulir laporan gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan melampirkan dokumen terkait;

Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya  sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi;

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Pasal 16 disebutkan bahwa “Pedoman terkait implementasi kewajiban pelaporan Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK”.

Terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), meliputi: 

  1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
  2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  3. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama
  5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  6. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan
  8.  keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
  10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
  11.  penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
  12. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi.

Informasi lebih Lanjut Tentang Gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan Gratifikasi dapat diakses /diunduh melalui www.kpk.go.id/gratifikasi  https://gol.kpk.go.id/pelaporan.gratifikasi@kpk.goid dan aplikasi 2 go melalui app store dan google play dengan memasukkan keywords “gratifikasi kpk” atau menghubungi direktorat gratifikasi pada nomor telepon (021) 255-78440/ 255-78448/0855-88-45678




xXlCn


Halaman :

<-- Kembali