Verifikasi dan Validasi data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin disosialisasikan    

Diposting Oleh : Super Administrator | Tanggal Posting :13 Februari 2019 | Sudah Dilihat : 963 Kali Dilihat
Verifikasi dan Validasi data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin disosialisasikan      

Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M Menyampaikan Pidato Pada Sosialisasi Pentingnya Verifikasi dan Validasi data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu


Berdasarkan pasal 8 ayat  (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala, yang kemudian ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kementerian Sosial RI.

Demikian pula untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,  verifikasi dan validasi dilakukan setiap saat dengan penetapannya paling lama 6 (enam) bulan sekali.

 

Terkait dengan hal tersebut bertempat digedung serba guna daerah ini,  Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Sosialisasi Pentingnya Verifikasi dan Validasi data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Rabu (13/02/2019) yang dibuka oleh Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M.

Menyampaikan sambutannya, Raden Adipati Surya mengatakan Salah satu keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dalam program perlindungan sosial. Ketepatan sasaran dapat terwujud bila didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas serta data yang akurat dan up to date.

 

Ditegaskannya Untuk mendapatkan data yang akurat dan up to date, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya. Untuk mencapai itu semua perubahan data dapat di update melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG)

“Aplikasi SIKS-NG ini disamping dapat mengintegrasikan seluruh data program perlindungan sosial secara nasional juga dibangun agar dapat digunakan untuk menginput, mengupdate dan mengklasifikasikan data sesuai dengan penerima program. Aplikasi ini memudahkan petugas entri data dalam memfilter data-data yang diperlukan sesuai dengan jenis program perlindungan sosial,”Terangnya

Lebih jauh Raden Adipati Surya meminta Camat, Lurah dan Kepala Kampung dapat berperan dan perpartisipasi aktif dalam kegiatan verifikasi dan validasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertangungjawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

 

 

Komentar