Sekda Saipul Pimpin Rakoor Pembahasan Pilkakam Di Wilayah Kabupaten Way Kanan

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :06 April 2021 | Sudah Dilihat : 163 Kali Dilihat

Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Ixuan Akhmadi, S.Sos memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Pemilihan Kepala Kampung di Wilayah Kabupaten Way Kanan, Selasa (06/04/2021) di Ruang Rapat Sekda setempat.

Turut dihadiri oleh unsur Kodim 0427/WK, Polres Way Kanan, kepala dan unsur Inspektorat Daerah Kabupaten, Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan Setdakab dan Camat Buay Bahuga, rapat tersebut membahas Verifikasi dan Validasi Data Bakal Calon Kepala Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga.

 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 33 Huruf I dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Ddaerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 22 ayat (1) huruf h menyatakan Calon Kepala Desa/Kampung wajib memenuhi persyaratan “tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana Penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani Pidana Penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai Pelaku kejahatan berulang-ulang”.

Terkait dengan hal tersebut, Sekda Saipul bersama Panitia Kabupaten dan pihak terkait melakukan rapat pembahasan bahwasannya salah 1 (satu) Balon Kakam Sukadana belum dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilkakam Sukadana Tahun 2021 ini. Sekda Saipul juga meminta agar Panitia Pilkakam Sukadana dapat terus menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku serta terus melakukan koordinasi kepada Tim Panitia Kabupaten apabila terdapat kendala dalam proses tahapannya.

 

“Dalam hal ini tidak ada pihak yang salah, hanya saja baik Panitia Pilkakam Kampung maupun Balon Kakam kurang memahami salah 1 (satu) persyaratan yang wajib dipenuhi saat pencalonan. Tapi, sudah kita jelaskan kepada Panitia Pilkakam dan salah 1 (satu) Balon Kakam tersebut. Karena sebelum tanggal 14 April besok, Panitia Pilkakam harus sudah menetapkan Balon Kakam yang terverifikasi. Dan semoga balon kakam yang belum memenuhi syarat ini tetap semangat serta dapat mengikuti Pilkakam selanjutnya”, jelas Sekda Saipul.

Diketahui, berkenaan dengan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Nomor : 06/SP/PPK/SD-BB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 Perihal Permohonan Verifikasi dan Validasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung, Panitia Pilkakam Kampung Sukadana menerima 3 (tiga) berkas Balon Kakam. Dimana salah 1 (satu) Balon Kakam Sukadana pada Surat Keterangan tidak pernah Terpidana dari Pengadilan Nomor : 226/SK/HK/03/2021/BN/Bbu Tanggal 1 Maret 2021 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor : 47/Pid.B/2016/PN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1dan ke-2 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan.

 

Selanjutnya juga dijelaskan, berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 140/138/IV.13-WK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Perihal Persyaratan Bakal Calaon Kepala Kampung bagi yang pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana angka 2 huruf a dan b, menyatakan bahwa Bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa, dimana yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan sudah bebas lebih dari 5 (lima) tahun, maka yang bersangkutan baru bisa mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, dengan melampirkan pengumuman secara jujur dan terbuka kepada masyarakat dapat dilakukan dengan pengumuman di media catak, media masa atau media elektronik dan Bagi Warga Negara Indonesia yang sudah pernah di jatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dan yang bersangkutan sudah selesai menjalani pidana penjara namun kurang dari 5 (lima) tahun setelah dinyatakan bebas, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalokan diri sebagai Kepala Kampung.

 

Penulis : Fitria Wulandari

Photo : Dicy / Dok. Pim

 

Komentar