Rakoor Sertifikat Hak Pakai Lahan KTM Dipimpin Sekda

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :15 Mei 2019 | Sudah Dilihat : 281 Kali Dilihat

Bertempat di Ruang Kerjanya, Sekretaris Daerah Kabupaten H. Saipul, S.Sos., M.IP memimpin Rapat Koordinasi Sertifikat Hak Pakai Lahan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Way Kanan, Rabu (15/05/2019) yang dihadiri oleh kepala dan unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab dan Badan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.

Dari informasi yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika, pada rapat tersebut membahas mengenai beberapa hal yang harus segera diselesaikan 

Diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki program Kota Terpadu Mandiri yang akan dijadikan sebagai program unggulan untuk mengembangkan wilayah transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri dapat dibangun diwilayah transmigrasi dengan syarat pertama yaitu wilayah termasuk dalam kawasan budidaya non-kehutanan atau termasuk ke dalam Areal Pembangunan Lain (APL) dan Hukum Produksi yang dapat dikonveksi (HPK). Syarat yang kedua yaitu harus mempunyai luas wilayah minimal 18.000 Ha yang berdaya tamping 9.000 KK, syarat ketiga yaitu potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomis, selanjutnya syarat yang keempat yaitu salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi KTM harus memiliki kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada dan usulan pembangunan serta pengembangan KTM harus merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten / Kota yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi serta lolos seleksi dari Tim Pemerintah.

Sementara itu, pada kawasan KTM telah dibangun Tugu KTM dan Gapura pada Tahun 2013, pembangunan Masjid di Tahun 2014, Pasar Tradisional pada Tahun 2015, pembangunan Masjid oleh Pemerintah Provinsi serta perencanaan lanjutan pembangunan KTM di Tahun 2018 lalu.

 

Penulis : Fitria Wulandari

Editor : Edwar Apriadi

Photo : Humas Pemda

Komentar