Pemkab Way Kanan, Ikuti Webinar dengan Kepala Bappenas  terkait sinkronisasi data untuk mempermudah proses penyaluran bantuan sosial maupun BLT dan Bantuan Dana Desa

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :11 Juni 2020 | Sudah Dilihat : 400 Kali Dilihat

Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang diwakili oleh Kepala Bappeda, Drs.Rudi Joko Kurnianto, S.H. bersama unsur dari Dinas Sosial, Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial serta Tim Vcon Dinas Kominfo Mengikuti Seminar bersama Kepala Bappenas terkait singkronisasi data untuk mempermudah proses penyaluran bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan bantuan Dana Desa, Rabu (10/06/2020)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. (HC) Ir. H. Suharso Monoarfa mengatakan Guna memitigasi dampak pandemi virus Korona (Covid-19) pada masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui berbagai bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan melalui Dana Desa.

“Agar penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa ini tepat sasaran, maka sinkronisasi data menjadi bagian krusial dalam proses pendataan calon penerima. Sejauh ini, proses sinkronisasi data memang tidak mudah untuk menghindari overlapping, sehingga tidak dipungkiri distribusi bantuan sosial dan BLT Dana Desa banyak menemui tantangan” jelasnya

“Berbagai praktik baik telah diterapkan oleh pemerintah daerah dan terbukti menyumbang keberhasilan dalam menjawab tantangan sinkronisasi data ini. karena Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang dapat dipercaya dan kredibel” Ucap Suharso

Kepala Bappenas juga menyampaikan pemuktahiran dan sinkronisasi data antarberbagai sektor maupun lembaga pemerintahan belum maksimal dalam menentukan calon penerima manfaat. Saat ini, pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial dan BLT Dana Desa masih terhambat oleh pergerakan demografi penduduk yang dinamis maupun pandemi Covid-19 yang meluas, Oleh karena itu, dia memastikan pemerintah akan terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa melalui koordinasi antar pihak terkait. Salah satu hal yang diupayakan adalah sinkronisasi data dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempermudah pelacakan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Salah satu hal yang diupayakan adalah sinkronisasi data dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempermudah pelacakan masyarakat yang membutuhkan bantuan, Data dari Dukcapil ini memiliki posisi penting. Data NIK ini menjadi single identity number dan menjadi semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Jangan sampai QR Code-nya berantakan," jelasnya.

“Pemberian jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak Covid-19 itu dapat memberikan dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat” Lanjut Kepala bappenas

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi menambahkan masyarakat desa berperan penting dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat. Selain itu, menurut dia, masyarakat desa juga mempunyai tugas yang krusial dalam menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa kepada warga yang membutuhkan.

“Dalam pandangannya, data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan dari level paling bawah atau bottom-up. Hal ini terlihat dari proses penentuan keluarga penerima manfaat yang telah dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat dengan pengumpulan data dimulai dari tingkat RT dan relawan desa, Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan bupati atau wali kota” Jelas Anwar

 

 

Komentar