Pemkab Way Kanan, Diskusi Interaktif Bersama Ombudsman RI terkait Pelayanan Publik

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :15 Juli 2020 | Sudah Dilihat : 274 Kali Dilihat

Bupati Way Kanan, H. Raden Adipati Surya S.H., M.M. Didampingi Wakil Bupati DR. Drs. H. Edward Antony, M.M dan Sekretaris Daerah Saipul S.Sos., M.IP, Melakukan Diskusi Interkatif Bersama Ombudsman RI Melalui Video Conference, Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Way Kanan, Rabu (15/07/2020)

Pada Diskusi Tersebut Menghadirkan, Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL., Ph.D  dan Kepala Perwakilan Ombudsman Prov Lampung, Nur Rakhman Yusuf S.Sos

Bupati Adipati dalam Kesempatan tersebut menyampaikan dalam berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus memperbaiki pelayanan publik yang dilakukan secara menyeluruh, guna menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan publik di masyarakat. Namun harus diakui pula bahwa peningkatan kualitasa pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara terpisah dari berbagai pihak. Perlu adanya perpaduan dari berbagai bagian yang menjadi pilar dari pelayanan publik itu sendiri, termasuk dari pimpinan dan pelaksananya. Dimana kualitas pelayanan publik tidak bisa digunakan hanya dengan inisiatif dari pimpinan atau pelaksana semana, harus digabungkan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati yang menerima Penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dengan Peringkat Keempat Kabupaten Se-Indonesia dan Peringkat Pertama Se-Sumatera dari Ombudsman RI di Gedung Ballroom Hotel JS Luwansa Jakarta itu juga menyampaikan bahwa optimalisasi pelayanan publik salah satunya yaitu dengan memenuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana terdapat enam prinsip dalam Standar Pelayanan (SP) yaitu Sederhana, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan, Transparansi serta Keadilan.

Dimulai pada Tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Way Kanan, dan pada Tahun 2018 juga Kabupaten Way Kanan masih berada pada Zona Merah atau Predikat Kepatuhan Rendah dengan total nilai 42,29. Namun berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh UU No 25 Tahun 2009 tersebut, antara lain dengan meminta pendampingan dan pembinaan langsung dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung serta Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah untuk menerapkan dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan.

“Pada Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berhasil meningkatkan hasil penilaian sehingga berada pada Zona Hijau atau Predikat Baik dengan total Nilai 97,12. Dari hasil ini menempatkan Kabupaten Way Kanan pada peringkat 4 Nasional untuk Kategori Pemerintah Kabupaten. Dan pada Tanggal 20 April 2020, Saya bersama Ombudsman RI menandatangani Nota Kesepahaan (MoU) tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan seluruh  Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan termasuk para Camat, yang dimaksud Nota Kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan kerjasama serta kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dan tujuan dari diselenggarannya MoU tersebut yaitu untuk sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui pencegahan maal administrasi dan percepatan penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat, serta pertukaran informasi dan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, ujar Bupati Adipati

“Dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman tersebut, maka pada hari ini dengan semangat saling mengingatkan dalam perbaikan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Ombudsman RI yang telah berkenan hadir dan selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Ketua Ombudsman RI untuk memberikan arahan pada Diskusi Interaktif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Diskusi pada hari ini di lakukan secara jarak jauh mengingat kita masih dalam kondisi pendemi covid-19, namun semoga tidak mengurangi maksud dan tujuan dari kegiatan ini”, Lanjut Bupati Adipati.

Bupati pasangan Wakil Bupati DR. Drs. H. Edward Antony, M.M itu juga berharap agar kehadiran dan arahan dari Ketua Ombudsman RI dapat memberikan pemahamanan kepada seluruh jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tentang fungsi dan kewenangan Ombudsman, dalam mengawasi pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Semoga Kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi Kabupaten Way Kanan untuk menguatkan kerjasama dalam rangka mendorong Kabupaten Way Kanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL., Ph.D menyampaikan bahwa keberhasilan dari kementeran, lembaga dan daerah termasuk kabupaten way kanan, itu adalah juga kepentingan ombudsman, ombudsman mempunyai kepentingan agar seluruh kementerian, lembaga dan daerah mendapatkan nilai yang terbaik oleh karena itu sesungguhnya kewajiban ombudsman untuk memberikan bimbingan bila diperlukan,

“Terkait dengan Pelayanan publik di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dimasa pandemi covid-19, Ketua Ombudsman RI menyampaikan bahwa kepala daerah beserta unit-unit yang ada untuk dapat mengatur bagaimana teknis dan kesiapan teknologi dalam pelayanan publik baik penyelenggara layanan maupun pemerima layanan” Ucap Prof. Amzulian Rifai

Ketua Ombudsman RI juga mangatakan terdapat beberapa pengaduan yang paling banyak di adukan pada masa pandemi covid 19 antara lain adalah penyaluran bantuan tidak merata, minimnya informasik mengenai kebijakan relaksasi kredit, kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip covid-19 serta tindak lanjutnya.

untuk itu Ombudsman RI mengharapkan kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah yang efektif serta mensosialisikan kepada masyarakat terkait informasi dan pelayanan-pelayanan yang diberikan pada masa pandemi covid-19

Diketahui, pada Vicon Diskusi Interaktif tersebut juga dihadiri oleh para Asisten Sekda, Inspektur Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setdakab dan Direktur RSUD Zainal Abidin Pagar Alam.

 

Diskusi Pemkab Way Kanan bersama Ombudsman RI Selengkapnya dapat dilihat di Link Dibawah Ini

https://youtu.be/ZcxfMwV89bY

Penulis : Fitria Wulandari
Editor : Deny Kesuma
Foto  : Nurdin

 

 

Komentar