Pemda Way Kanan Deklarasikan Penolakan Kekerasan, Eksploitasi Terhadap Perempuan dan Anak

Diposting Oleh : Admin Kabupaten | Tanggal Posting :15 April 2019 | Sudah Dilihat : 59 Kali Dilihat

Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M menghadiri acara Deklarasi Penolakan Kekerasan, Eksploitasi Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Way Kanan di Gedung Serba Guna Pemerintah Daerah Kabupaten ini, Senin (15/04/2019).

Menyampaikan sambutannya, Bupati Adipati mengatakan bahwa dengan banyak kemajuan hendaknya jangan terlalu mudah untuk berpuas diri, perlu mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang sudah lebih maju, dan masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan sejak awal yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi.

 

“Perlu diketahui bahwa Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai usia 18 tahun memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang hars dihormati, dilindungi dan dipenuhi. selain itu, hak-hak yang berkenaan dengan klaster hak-hak anak perlu dipromosikan seperti sipil dan kebebasan, pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegatan budaya serta perlindungan khusus termasuk perlindungan dari kekerasan”, ujar Bupati Adipati.

Hak-hak tersebut memiliki prinsip yaitu terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, non diskriminasi dan penghargaan terhadap pandangan anak. Yang artinya, lanjut Bupati inisiator Kabupaten Layak Anak itu, hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak. Juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membeda-bedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

 

“Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak sepreti pengembangan Kabupaten/Kota layak anak (KLA), sekolah layak anak, pembentukan Forum Anak ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA)”, lanjutnya yang juga mengatakan bahwa selain program tersebut diberbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerhati anak maupun lembaga swadaya masyarakat.

Selanjutnya, pada acara yang juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten H. Saipul, S.Sos.,M.IP, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Inspektur, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Direktur RSUD ZAPA, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten, Instansi Vertikal, Sekretaris KORPRI, Camat Se-Kabupaten Way Kanan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hj. Dessy Afriyanti Adipati dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Vorian Melita Saipul itu, Bupati Adipati juga mengatakan bahwa program tersebut telah diterima baik oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan dari tingkat RT sampai dengan Kelompok PKK.

 

“Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintergrasi sosial bagi anak, kemudianmelakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, meyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat partisipasi dan menyamapaikan pendapat”, tuturnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada hari ini Senin 15 April 2019 akan melauncing Pembayaran non tunai Insentif RT se–Kabupaten Way Kanan Dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel,  sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 283 ayat 2, pada tahun yang akan datang pembayaran non tunai akan dilakukan mulai dari gaji Kepala Kampung sampai dengan perangkat kampung. 

 

Ditempat yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Selan, S.Sos.,M.M dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan edukasi terkait penolakan kekerasan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak serta berkomitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Way Kana sebagai Kabupaten Layak Anak. Dengan peserta berjumlah 500 orang yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tim Penggerak PKK, Forum Anak, perwakilan RT yang didampingi Pengurus Apdesi. 

Diketahui, pada acara tersebut juga dilakukan pembacaaan Deklarasi Penolakan Kekerasan, Eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak yang dipimpin oleh Bupati Adipati dan diikuti oleh peserta serta penandatanganan komitmen deklarasi bersama.

 
 
 
Penulis : Fitria Wulandari
Editor : Edwar Apriadi
Photo : Humas Pemda

Komentar